Bayanat DSW PKS Riau tentang 4 jenis jual beli online

بسم الله الرحمن الرحيم

BAYANAT DEWAN SYARIAH WILAYAH

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA RIAU

Nomor : 02/D/B/DSW PKS-Riau/IX/1432

Tentang

1.      Hukum jual beli emas secara online

2.      Hukum ash sharf (forex trading/jual beli valas)

3.      Hukum  usaha investasi melalui system speedline

4.      Hukum Jual Beli Efek (Saham, Obligasi)

Jabar Sukses Buka 1 Juta Lapangan Kerja

INILAH.COM, Bandung - Jabar berhasil menciptakan sejuta lapangan pekerjaan baru dalam waktu kurang dari tiga tahun. Bagaimana Jabar sukses meraih hal itu?

Berikut wawancara dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hening Widiatmoko.

Oktober 2010, Jabar sudah menciptakan sejuta kesempatan kerja baru. Bisa dipaparkan jumlah tepatnya dan didasari fakta apa jumlah tersebut?

Ust Hilmi Aminuddin: Kita Wajib Berlapang Dada

Diposkan olehDPC PKS PIYUNGANdiRabu, Maret 30, 2011

Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah..

Sebagai da’i kita harus punya keteguhan sikap dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang ada karena itu adalah sunnatullah dalam perjalanan dakwah. Karakter da’i adalah Atsbatu mauqifan, paling teguh sikapnya. Tidak tergoda, tidak terprovokasi, tidak berhenti apalagi mundur.

Semua perusahaan tambang harus kooperatif untuk renegosiasi kontrak

http://www.fpks.or.id

Jakarta (28/9) - Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel mengapresiasi perkembangan proses renegosiasi kontrak pertambangan yang terus dilakukan pemerintah. “Pencapaian saat ini, dengan 65 persen dari seluruh perusahaan pertambangan yang telah menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak adalah perkembangan yang positif. Kita minta semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia termasuk Freeport dan Newmont harus kooperatif untuk renegosiasi kontrak. Karena ini amanat Undang-undang, amanat seluruh rakyat Indonesia”, tegasnya di Jakarta, Rabu (28/9)

Catatan Harian Seorang Penjaga Kantor DPW

Diposkan olehDPC PKS PIYUNGANdiRabu, September 28, 2011

Oleh: Cahyadi Takariawan

Awal tahun 2000, saya masih “menjabat” sebagai Wakil Ketua DPW Partai Keadilan (PK) D.I. Yogyakarta. Saat itu Ketua DPW PK DIY adalah pak Cholid Mahmud. Sebagai Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas berbagai urusan internal, saya bermarkas di Kantor DPW Timoho. Setiap hari saya mengantor bersama Sigit dan beberapa ikhwah, bahkan tidak jarang bermalam di Kantor DPW. Saya bahkan sempat punya springbed yang ditempatkan di salah satu ruangan kantor DPW.

http://www.pk-sejahtera.org

Jakarta, 28/9 – Proses penyelesaian perubahan kawasan hutan dalam rangka Rencana Tata Ruang Rencana Tata Wilayah Provinsi (RTRWP) masih belum menemukan titik temu, hal ini menyebabkan pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan menjadi berlarut-larut. Presiden dan DPR RI harus bertemu untuk merumuskan jalan terbaik guna mencari solusi.

Tamsil Linrung Mundur dari DPR?

Kamis, 29 Sep 2011 03:06 WIB

JAKARTA, RIMANEWS - Tamsil Linrung, Politisi PKS yang juga salah satu pimpinan Badan anggaran (Banggar) DPR, mengungkapkan kegalauan hatinya, di DPR, Kamis (29/09/2011).

Tamsil menyatakan niatnya mundur sebagai anggota DPR. Hal ini, terkait dengan tarik menarik yang terjadi saat KPK mengundang para pimpinan Banggar DPR, termasuk dirinya, dan KPK yang tak bersedia memenuhi undangan pimpinan DPR untuk melakukan konsultasi.

"Itu pilihan. Saya belum berbicara dengan fraksi (PKS). Saya melihat tarik menarik yang dibawa ke ranah politik, padahal sederhana. Kita ingin fungsi dan kewenangan menjadi jelas. Kalau seperti ini terus, lebih baik fraksi ambil saya dari DPR. Biar saya konsentrasi penuhi pemeriksaan KPK supaya tidak menganggu pekerjaan saya," kata Tamsil.

Abaikan Surat DPR Tentang Penghilangan Paksa, SBY Dapat Dimakzulkan Sebelum 2012

Jakarta, Seruu.com - DPR beranggapan pemerintah SBY telah mengabaikan surat rekomendasi DPR mengenai penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Surat tersebut dikirimkan DPR pada September dua tahun lalu namun hingga kini tidak ada tindak lanjut.  Untuk itu mereka sepakat jika tidak juga ditindaklanjuti maka DPR akan mendukung langkah keluarga untuk mengeluarkan rekomendasi pemakzulan SBY karena telah melanggar Pancasila.

Menurut politisi PKS, Nasir Djamil, DPR harus segera memanggil menteri-menteri terkait untuk menanyakan nasib rekomendasi DPR tersebut. Apalagi ini menyangkut masalah kemanusiaan.

Demikian disampaikan Nasir saat mendampingi keluarga korban penculikan di pressroom Nusantara III DPR, siang ini (Rabu, 28/9).

Menurut dia, DPR perlu mengambil langkah baru dan memberikan kepastian kepada pihak keluarga korban.

"Kalau ini tetap diabaikan, keluarga korban bisa membuat rekomendasi supaya SBY turun sebelum tahun 2012.Persoalan ini bukanlah persoalan mudah, ini menyangkut sila ke dua dan kelima Pancasila," kata Nasir yang membidangi komisi hukum DPR.

"DPR mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan Presiden SBY. PKS prihatin dengan kondisi ini," imbuh dia.  [ms]

NASIB PITA IMUT BERWARNA HIJAU

Nasib, suratan takdir memang tidak bisa diprediksikan. Milik dan Hak Allah swt sepenuhnya. Pita berwarna hijau itu membuatku tertegun. Ia kudapatkan ketika mengisi salah satu kajian di Kampus Universitas Riau. Dalam setiap kajian biasanya ada buah tangan berupa buah-buahan yang dibungkus (diparsel) sedemikian rupa. Dan, pita itulah yang menjadi pengikatnya. Sebuah pita yang sederhana sekali.

Kominfo Telah Blokir 300 Situs Kekerasan

Nasional

28/9/2011 | 29 Syawal 1432 H | Hits: 78

Oleh: Tim dakwatuna.com

dakwatuna.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sekitar 300 situs kekerasan yang mengarah pada perilaku terorisme.

PKS Kecam Aksi Bom Surakarta

26 Sep 2011 | 16:30 WIBhttp://www.pk-sejahtera.org
MALANG — Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengecam tindakan pemboman di Gereja Bethel Indonesia Surakarta, yang menyebabkan satu orang tewas dan sejumlah orang lainnya luka berat dan ringan. Tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama manapun.

“Agama apapun tidak akan mengajarkan tindakan kekerasan dan perusakan semacam itu. Bahkan mencela tindakan anarkis seperti itu,” kata Luthfi, Senin (26/9) di Malang, Jawa Timur.

Luthfi memandang perisitiwa bom bunuh diri di GBI Surakarta sebagai suatu bentuk provokasi untuk mengadu domba antarkomponen bangsa. Karenanya dia merasa prihatin aksi-aksi semacam itu masih juga bermunculan di tengah upaya bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan.

Karenanya ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi tersebut. Dan tetap bahu membahu menciptakan dan menjaga suasana yang kondusif.

“Kita berharap segenap pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan aksi tersebut,” kata anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan DPR ini.

Kepada aparat keamanan Luthfi meminta agar melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya aksi-aksi lanjutan akibat provokasi bom bunuh diri di GBI Surakarta itu.  Dan segera mengungkap otak di belakang aksi peledakan tersebut

Dia juga meminta aparat kemanan untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah berulangnya tindakan anarkis semacam itu di masa mendatang.

Anis Matta: Perlu Pendekatan Persuasif Antisipasi Teror Bom

Senin, 26/09/2011 15:13 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pemerintah melakukan pendekatan persuasif dalam menangani teror bom. Pemerintah diimbau mengajak kelompok Islam moderat untuk menuntaskan masalah sosial ini.

"Konsepnya kelompok Islam moderat harus lebih responsif dalam menyebarkan keagamaan yang moderat dan terbuka," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, saat menghubungi wartawan, Senin (26/9/2011).

Menurut Anis, munculnya pemahaman Islam garis keras ini akibat melemahnya Islam moderat dalam pemahaman masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pendekatan kultural menuntaskan masalah ini.

"Pemerintah perlu melibatkan Islam moderat dalam menyebarkan keagamaan. Pendekataran persuasif seperti ini tidak kalah efektif dari pendekatan Security," tandasnya.

Bom meledak di Gereja di Kepunton Solo pada Minggu (25/9) siang. Pelaku yang melakukan bom bunuh diri tewas di tempat, sejumlah jemaat gereja mengalami luka-luka.

Sedang ledakan di Cirebon terjadi pada April lalu. M Syarif melakukan aksi bom bunuh diri di masjid di Mapolresta Cirebon saat hendak salat Jumat. Syarif tewas dan motifnya diduga sebagai balas dendam terhadap kepolisian.

Pekanbaru Gelap Gulita

Kamis, 22 September 2011

PLN Pekanbaru melakukan pemutusan arus listrik lampu-lampu jalan Kota Pekanbaru Rabu dini hari (21-09-2011). Foto: Riau Pos/JPNN

PEKANBARU - PLN Cabang Pekanbaru Akhirnya memutuskan sambungan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh Kota Pekanbaru Rabu (21/9) tepat pukul 00.01 WIB. Trafo pertama yang diputuskan dengan menghitung sepuluh detik mundur sampai tepat pukul 00.01 WIB malam tersebut adalah PJU 01 yang terletak di Jalan Diponegoro.

Setelah lampu Jalan Diponegoro padam, kemudian berangsur-angsur Jalan Gajah Mada, Jalan Patimura, Jalan Hang Tuah dan Jalan Sudirman serta Jalan Ahmad Yani padam. Malam itu lebih dari 15 ruas jalan di Pekanbaru dipadamkan.

DPR akan Batasi Anggaran BPLS Tahun 2012

Tribunnews.com - Kamis, 22 September 2011 16:27 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR menilai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) seharusnya sudah melakukan langkah antisipatif terhadap meningkatnya volume semburan lumpur Sidoarjo yang terjadi beberapa hari terakhir. Hal ini karena setiap tahun BPLS selalu diberikan anggaran untuk kegiatan perencanaan operasi luapan lumpur yang nilainya melebihi Rp 1 miliar.

Anggaran Kemenkes belum Berpihak pada Masyarakat

Kamis, 22 September 2011 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggaran yang diajukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dianggap belum memihak kepada masyarakat. Anggaran untuk program pengobatan dan pemulihan (kuratif) misalnya, masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk pencegahan dan promosi kesehatan. Kritik ini disampaikan Anggota Komis IX DPR Ansory Siregar, dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta,  Kamis (22/9).

Penanganan Lumpur Lapindo Haus Dipercepat

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011 13:50

Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim menyatakan, penanganan luapan lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus dipercepat. Menurutnya, kelambanan penetapan status siaga tanggul penahan lumpur menunjukan ketidakmampuan BPLS menangani luapan lumpur. "Dalam renstra BPLS 

tahun 2010-2014, salah satu indikator kinerja BPLS adalah terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong dan cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya," kata Hakim.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa luapan lumpur tidak tertangani dengan baik, sehingga mengancam keselamatan warga di sekitar tanggul. Penumpukan endapan lumpur hingga menyamai tinggi tanggul penahan terjadi akibat lambannya pengaliran lumpur ke Kali Porong. Peralatan yang dimiliki BPLS tidak optimal dalam mengalirkan lumpur bahkan lebih sering rusak. "Ini adalah kelalaian dari BPLS dalam melaksanakan tugasnya," ujar Hakim.

Wardan tak Bisa Jelaskan Kaitan Putusan MK dengan Mutasi

Rabu, 21 September 2011 16:18

Dalam SK mutasi jabatan jelas putusan MK adalah salah satu dasar hukum, namun Setko Pekanbaru M Wardan tak bisa menjelaskan relefansinya.

Riauterkini-PEKANBARU- Meskipun jika dikaitkan pada peraturan perundang-undangan manapun, tidak ada yang namanya mutasi. Dilaksanakan karena adanya amar putusan Mahkama Konstitusi (MK), sebab mutasi tidak ada relefansinya dengan lembaga MK. Meskipun begitu Sekretaris Kota (Setko) Pekanbaru M. Wardan, masih terus ngotot berdalih jika mutasi yang dilakukan kepada 134 pejabat dilingkungan Pemko, merujuk pada putusan MK. 

Ketergantungan Terhadap Produk China Makin Mengkhawatirkan

Tribunnews.com - Rabu, 21 September 2011 15:02 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketergantungan Indonesia terhadap produk China saat ini dianggap semakin mengkhawatirkan. Dominasi China ini disinyalir karena minimnya industri dalam negeri dalam menghasilkan produk yang sama, sehingga kecenderungan impor meningkat.

Anggota FPKS: Penamaan Gelora SBY Tidak Logis dan Dipaksakan

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews, Rabu, 21/09/2011 16:01 WIB 

Jakarta - Wacana pergantian nama kompleks olahraga Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi Gelora SBY menjadi kontroversi. Penamaan Gelora SBY disebut tidak logis dan terkesan dipaksakan.

"Nama kompleks olahraga Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi Gelanggang Olahraga Susilo Bambang Yudhoyono atau Gelora SBY tidak logis," ujar anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS, Rohmani lewat rilis yang dikirim kepada detikcom, Rabu (21/9/2011).

Mahfud: Jangan Kembangkan Politik Ekor Cicak

Sandro Gatra | Heru Margianto | Rabu, 21 September 2011 | 16:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi kinerja para menteri dinilai tidak akan meningkatkan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dinilai terus merosot. Presiden juga harus mengevaluasi sistem kerja yang selama ini menjadi kendala.
"Menteri yang enggak baik kinerjanya, kalau mau diganti, diganti aja. Tapi apakah semua persoalan selesai? Banyak juga menteri secara informal ngeluh, susah koordinasi. Coba evaluasi menyeluruh. Bagaimana sistim kerjanya, koordinasinya, gimana arahan dari pimpinan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Pemerintah Harus Wujudkan Pendidikan Karakter

Rabu, 21 September 2011 12:51 WIB     


JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menilai kasus kericuhan yang melibatkan Pelajar SMA Negeri 6 Jakarta dengan sejumlah wartawan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum serius mewujudkan pendidikan yang berkarakter.

"Selama ini, pemerintah sering kali menggaungkan pendidikan karakter. Tetapi itu justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/9).

PKS Pilih Hakim Agung Yang Mewakili Tuhan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan memilih para calon hakim agung yang tepat. Terlebih, memilih para calon dengan cara sistem kamar (calon hakim agung sesuai bidang keahlian masing-masing), menjadi tantangan tersendiri bagi PKS y

ang tentunya, sesuai dengan kebutuhan.

"Kita (PKS) tentunya dituntut untuk teliti dalam menentukan pilihan. Memilih para calon yang berlatar belakang HAKI, pertanahan. Sementara para calon hakim agung yang diperlukan yang membidangi masalah perdata, persoalan perbankan, pasar modal ataupun sengketa saham," ujar Aboe Bakar Alhabsy, di DPR, Rabu (21/9/2011).

Ditegaskan, memilih be

VIRUS DALAM IBADAH HAJI

Siapa yang tak senang mendapatkan kesempatan beribadah haji?  Mimpi dan khayalan segera terbukti, Janji-janji kebaikan telah menanti,  kepuasan batin akan menghampiri.

Namun, betatapun mulianya ibadah haji, jika kita kurang hati-hati, ada perkara-perkara yang dapat mengurangi atau bahkan merusak nilai ibadah itu sendiri. Bolehlah kita katakan hal tersebut sebagai 'Virus Dalam  Ibadah Haji';

Padahal Anggaran Tunggakkan Listrik Ada di APBD Pekanbaru

Pernyataan Gubri M Rusli Zainal yang akan menalangi pembayaran tunggakan listrik Pemko Pekanbaru membingungkan. Di APBD Pekanbaru 2011 tersedia Rp 36 miliar. 

Riauterkini-PEKANBARU- Tidak jelas apa tujuan Gubernur Riau M Rusli Zainal mengungkapkan keinginan menalangi pembayaran tunggakan listrik Pemko Pekanbaru kepada PLN sebesar Rp 35,6 miliar, karena dana untuk itu ternyata sudah dianggarkan pada APBD Pekanbaru 2011 sebesar Rp 36 miliar. 

KPK tak Sanggup, Serahkan ke DPR!

Selasa, 20 September 2011 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kasus Bank Century semakin mendekati tenggat waktu penyelesaian pada Desember mendatang. Anggota Timwas Bank Century, Fahri Hamzah menantang KPK akan mengembalikan kasus tersebut ke tangan parlemen. “Kalau KPK gak sanggup, ya sudah dikasih lagi saja ke DPR,” katanya saat ditemui, Selasa (20/9).