Wardan tak Bisa Jelaskan Kaitan Putusan MK dengan Mutasi

Rabu, 21 September 2011 16:18

Dalam SK mutasi jabatan jelas putusan MK adalah salah satu dasar hukum, namun Setko Pekanbaru M Wardan tak bisa menjelaskan relefansinya.

Riauterkini-PEKANBARU- Meskipun jika dikaitkan pada peraturan perundang-undangan manapun, tidak ada yang namanya mutasi. Dilaksanakan karena adanya amar putusan Mahkama Konstitusi (MK), sebab mutasi tidak ada relefansinya dengan lembaga MK. Meskipun begitu Sekretaris Kota (Setko) Pekanbaru M. Wardan, masih terus ngotot berdalih jika mutasi yang dilakukan kepada 134 pejabat dilingkungan Pemko, merujuk pada putusan MK. 

Ketergantungan Terhadap Produk China Makin Mengkhawatirkan

Tribunnews.com - Rabu, 21 September 2011 15:02 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketergantungan Indonesia terhadap produk China saat ini dianggap semakin mengkhawatirkan. Dominasi China ini disinyalir karena minimnya industri dalam negeri dalam menghasilkan produk yang sama, sehingga kecenderungan impor meningkat.

Anggota FPKS: Penamaan Gelora SBY Tidak Logis dan Dipaksakan

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews, Rabu, 21/09/2011 16:01 WIB 

Jakarta - Wacana pergantian nama kompleks olahraga Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi Gelora SBY menjadi kontroversi. Penamaan Gelora SBY disebut tidak logis dan terkesan dipaksakan.

"Nama kompleks olahraga Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi Gelanggang Olahraga Susilo Bambang Yudhoyono atau Gelora SBY tidak logis," ujar anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS, Rohmani lewat rilis yang dikirim kepada detikcom, Rabu (21/9/2011).

Mahfud: Jangan Kembangkan Politik Ekor Cicak

Sandro Gatra | Heru Margianto | Rabu, 21 September 2011 | 16:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi kinerja para menteri dinilai tidak akan meningkatkan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dinilai terus merosot. Presiden juga harus mengevaluasi sistem kerja yang selama ini menjadi kendala.
"Menteri yang enggak baik kinerjanya, kalau mau diganti, diganti aja. Tapi apakah semua persoalan selesai? Banyak juga menteri secara informal ngeluh, susah koordinasi. Coba evaluasi menyeluruh. Bagaimana sistim kerjanya, koordinasinya, gimana arahan dari pimpinan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Pemerintah Harus Wujudkan Pendidikan Karakter

Rabu, 21 September 2011 12:51 WIB     


JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menilai kasus kericuhan yang melibatkan Pelajar SMA Negeri 6 Jakarta dengan sejumlah wartawan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum serius mewujudkan pendidikan yang berkarakter.

"Selama ini, pemerintah sering kali menggaungkan pendidikan karakter. Tetapi itu justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/9).

PKS Pilih Hakim Agung Yang Mewakili Tuhan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan memilih para calon hakim agung yang tepat. Terlebih, memilih para calon dengan cara sistem kamar (calon hakim agung sesuai bidang keahlian masing-masing), menjadi tantangan tersendiri bagi PKS y

ang tentunya, sesuai dengan kebutuhan.

"Kita (PKS) tentunya dituntut untuk teliti dalam menentukan pilihan. Memilih para calon yang berlatar belakang HAKI, pertanahan. Sementara para calon hakim agung yang diperlukan yang membidangi masalah perdata, persoalan perbankan, pasar modal ataupun sengketa saham," ujar Aboe Bakar Alhabsy, di DPR, Rabu (21/9/2011).

Ditegaskan, memilih be