Tifatul: Pencurian Pulsa Itu Perbuatan Kriminal!

Selasa, 4 Oktober 2011 11:30 wib 

Ahmad Taufiqurrakhman - Okezone

JAKARTA - Beberapa hari belakangan banyak pengguna telekomunikasi yang mengeluhkan pesan singkat atau SMS yang menyedot pulsa saat menerima SMS. Pulsa yang dipotong paksa itu beragam, mulai dari Rp1.000 sampai Rp2.000. Melihat laporan tersebut Menteri Kominfo Tifatul Sembiring bereaksi.

Mendagri Intruksikan Gubri Segera Tetapkan Ketua DPRD Bengkalis

Senin, 3 Oktober 2011 19:55

Kisruh pimpinan DPRD Bengkalis mestinya tak perlu berlarut-larut, karena itu Mendagri mendesak Gubri M Rusli Zainal secepatnya menetapkan ketua baru agar bisa segera disahkan.

Riauterkini-JAKARTA-Kemendagri meminta Gubernur Riau (Gubri) Rusli Zainal segera melakukan penetapan ketua DPRD Bengkalis yang baru dari PKS agar pengesahannya dapat dilakukan Mendagri Gamawan Fauzi secepatnya. Kemendagri juga meminta Gubri tidak menghambat penetapan kursi ketua DPRD Bengkalis, dan memaksakan kursi DPRD tersebut untuk Golkar, padahal kursinya berkurang satyu kursi setelah pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari daerah induknya Kabupaten Bengkalis. 

Tepis Commitment Fee, Tamsil Seret Kemenkeu

NASIONAL - HUKUM

Senin, 03 Oktober 2011 , 23:03:00

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Tamsil Linrung menyatakan bahwa dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang kini diributkan menyusul kasus suap di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), bukan semata-mata hanya keputusan Banggar DPR. Menurut politisi PKS itu, pemerintah juga sudah setuju dengan alokasi dana PPIDT sebesar Rp 500 miliar.

"Kalau ada salah satu pihak yang tidak setuju maka anggarannya tidak bisa disepakati," ujar Tamsil usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (3/10) sore.

Siapakah wakil pemerintah yang memberi persetujuan? "Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Dirjennya, Pak Marwanto (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu)," sebutnya.

Bagaimana dengan dugaan commitment fee untuk Banggar jika dana PPIDT untuk 19 provinsi dan 13 kabupaten/kota itu cair? Tamsil membantah tudingan itu.

PKS: Meski Tak Populer, KPK Perlu Dikritisi

SELASA, 4 OKTOBER 2011, 10:33 WIB

 Anggi Kusumadewi, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews – Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq mengakui, kritikan yang dilontarkan oleh kader mereka, Fahri Hamzah, kepada KPK, sangat tidak populer. Namun Mahfudz tidak mau menyalahkan koleganya itu. Menurutnya, kritik terhadap KPK tetap diperlukan.

“Diperlukan jutaan orang untuk mendukung KPK, tapi dibutuhkan satu orang untuk mengkritisinya. Mengkritisi KPK sangat tidak populer. Tapi itu dibutuhkan agar prinsip check and balances sebagai prinsip demokrasi dan good governance tetap terjaga,” kata Mahfudz sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.