KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011 13:50
Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim menyatakan, penanganan luapan lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus dipercepat. Menurutnya, kelambanan penetapan status siaga tanggul penahan lumpur menunjukan ketidakmampuan BPLS menangani luapan lumpur. "Dalam renstra BPLS
tahun 2010-2014, salah satu indikator kinerja BPLS adalah terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong dan cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya," kata Hakim.Fakta di lapangan menunjukkan bahwa luapan lumpur tidak tertangani dengan baik, sehingga mengancam keselamatan warga di sekitar tanggul. Penumpukan endapan lumpur hingga menyamai tinggi tanggul penahan terjadi akibat lambannya pengaliran lumpur ke Kali Porong. Peralatan yang dimiliki BPLS tidak optimal dalam mengalirkan lumpur bahkan lebih sering rusak. "Ini adalah kelalaian dari BPLS dalam melaksanakan tugasnya," ujar Hakim.
Karena itu, Hakim mendesak BPLS untuk bekerja lebih serius dalam menangani luapan lumpur Lapindo, termasuk mengantisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya serta membenahi infrastruktur untuk kelancaran arus transportasi. "Tahun 2011, anggaran untuk BPLS mencapai Rp1,286 triliun termasuk di dalamnya untuk penanganan dampak sosial, perbaikan infrastruktur dan penanganan luapan lumpur. Jadi, tidak ada alasan kekurangan anggaran, sehingga lumpur tidak bisa dialirkan. Anggaran yang ada kan sudah disepakati bersama. Dan ini luapan lumpur itu sudah lima tahun, seharusnya sudah bisa diantisipasi agar tidak menumpuk," paparnya.
Sekretaris Fraksi PKS di DPR ini juga mengingatkan BPLS dan pihak terkait untuk mengantisipasi kemungkinan jebolnya tanggul penahan lumpur. Menurut Hakim, langkah antisipasi khususnya mengosongkan kawasan yang rawan terkena luapan lumpur jika tanggul jebol harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa. "Kita tidak tahu kapan musibah akan terjadi. Karena itu perlu ada langkah antisipatif dari BPLS, Pemda dan Kepolisian. Jangan sampai terjadi seperti musibah jebolnya Situ Gintung yang menelan banyak korban jiwa," katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden RI Boediono mengunjungi lokasi semburan lumpur Lapindo di titik 25 selama kurang lebih tiga puluh menit dalam kunjungan kerjanya di Sidoarjo. "Saya ke sini untuk pertama kali menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana menangani musibah yang sudah beberapa tahun ini dihadapi oleh masyarakat Sidoarjo," katanya saat berbicara dengan petinggi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di titik 25, Kamis (22/9/2011) tadi pagi
Menurut Boediono, kendala-kendala yang ada harus ditangani lebih baik lagi. Risiko untuk penanganan ini dari segi alam maupun dari segi yang lain itu cukup besar. Misalnya hujan yang diprediksi akan turun tidak lama lagi. "Hal ini akan diantisipasi, dan saya yakin nanti akan ada upaya-upaya maksimal. Kami juga sudah membicarakan bagaimana bisa mengelola luapan ini," katanya. Wapres juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo maupun aparat keamanan yang ada di kawasan tersebut.
Boediono berjanji, pihaknya akan membuat program untuk untuk meningkatkan nilai tambah baik dari segi ekonomi maupun sosial di wilayah lumpur Lapindo. Dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang dan bersama-sama menyelesaikan masalah ini. "Kasus ini tidak bisa selesai dalam satu tahun, tetapi harus ada progres yang jelas dan ada terminasi yang jelas kapan ini bisa lebih normal lagi," katanya. Memang, semburannya terus tapi Boediono yakin BPLS bisa mengelola agar bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya maupun dari luar, terutama dari segi ekonominya.
Setelah selesai mengunjungi semburan lumpur Lapindo, Wapres kemudian meninggalkan lokasi bersama rombongan yang lain dengan menggunakan helikopter. Dalam rombongan tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Soenarso. (HP, Ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar