
Jakarta, Seruu.com - DPR beranggapan pemerintah SBY telah mengabaikan surat rekomendasi DPR mengenai penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998. Surat tersebut dikirimkan DPR pada September dua tahun lalu namun hingga kini tidak ada tindak lanjut. Untuk itu mereka sepakat jika tidak juga ditindaklanjuti maka DPR akan mendukung langkah keluarga untuk mengeluarkan rekomendasi pemakzulan SBY karena telah melanggar Pancasila.Menurut politisi PKS, Nasir Djamil, DPR harus segera memanggil menteri-menteri terkait untuk menanyakan nasib rekomendasi DPR tersebut. Apalagi ini menyangkut masalah kemanusiaan.
Demikian disampaikan Nasir saat mendampingi keluarga korban penculikan di pressroom Nusantara III DPR, siang ini (Rabu, 28/9).
Menurut dia, DPR perlu mengambil langkah baru dan memberikan kepastian kepada pihak keluarga korban.
"Kalau ini tetap diabaikan, keluarga korban bisa membuat rekomendasi supaya SBY turun sebelum tahun 2012.Persoalan ini bukanlah persoalan mudah, ini menyangkut sila ke dua dan kelima Pancasila," kata Nasir yang membidangi komisi hukum DPR.
"DPR mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan Presiden SBY. PKS prihatin dengan kondisi ini," imbuh dia. [ms]
Demikian disampaikan Nasir saat mendampingi keluarga korban penculikan di pressroom Nusantara III DPR, siang ini (Rabu, 28/9).
Menurut dia, DPR perlu mengambil langkah baru dan memberikan kepastian kepada pihak keluarga korban.
"Kalau ini tetap diabaikan, keluarga korban bisa membuat rekomendasi supaya SBY turun sebelum tahun 2012.Persoalan ini bukanlah persoalan mudah, ini menyangkut sila ke dua dan kelima Pancasila," kata Nasir yang membidangi komisi hukum DPR.
"DPR mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan Presiden SBY. PKS prihatin dengan kondisi ini," imbuh dia. [ms]
