Sandro Gatra | Heru Margianto | Rabu, 21 September 2011 | 16:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi kinerja para menteri dinilai tidak akan meningkatkan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dinilai terus merosot. Presiden juga harus mengevaluasi sistem kerja yang selama ini menjadi kendala.
"Menteri yang enggak baik kinerjanya, kalau mau diganti, diganti aja. Tapi apakah semua persoalan selesai? Banyak juga menteri secara informal ngeluh, susah koordinasi. Coba evaluasi menyeluruh. Bagaimana sistim kerjanya, koordinasinya, gimana arahan dari pimpinan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfud Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2011).
Ia berpendapat, Presiden juga perlu mengevaluasi atasan menteri yakni Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Politik Hukum dan HAM, serta Menko Kesejahteraan Rakyat. Jika hanya mencopot menteri, hal itu hanya untuk menyelamatkan diri sendiri.
"Jangan sampai kembangkan politik ekor cicak. Cicak untuk selamatkan diri putusin ekor karena akan ada ekor baru," ucap Ketua Komisi I DPR itu.
Dikatakan Mahfud, pergantian menteri belum tentu membuat pemerintahan akan berjalan efektif. Pasalnya, kata dia, menteri baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan.
"Kalau butuh waktu satu tahun, sisanya nanti 2013 pemerintahan sudah tidak fokus karena semua akan kerja untuk pemilu 2014 . Belum kalau menjadi calon legislatif, kampanye juga," pungkas dia.
Seperti diberitakan, Presiden memastikan akan memutuskan soal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II bulan Oktober 2011. Meski demikian, para petinggi partai politik pendukung pemerintah mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden soal reshuffel.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar