SuaraMerdeka,CyberNews
09 September 2011 | 20:48 wib
09 September 2011 | 20:48 wib
Surabaya, CyberNews. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tetap jadi pilihan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang tak sepakat jika pilkada dikembalikan ke DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Hal itu dikatakan Presiden DPP PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat acara halal bihalal di Surabaya, Jumat (8/9).
"Kami lebih cenderung menjaga capaian reformasi yang sudah dinikmati bersama. Kami lebih setuju dengan cara pemilihan langsung. Ini demi tercapainya public satisfaction (kepuasan publik), meskipun high cost. Ini resiko yang harus ditanggung bersama," ujarnya.
Dia mengemukakan, resiko tingginya biaya politik adalah konsekuensi logis dari pola pilkada langsung. Masalah ini, tambahnya, meski disikapi secara bijak. Sebab, substansi pilkada langsung adalah mencari pemimpin terbaik untuk memajukan daerahnya. "High cost tak bisa dijadikan alasan untuk mengebiri ekspresi hak politik rakyat," tambahnya.
Memang, akhir-akhir ini berkembang pemikiran mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD, khususnya pemilihan gubernur. Gubernur hakikatnya wakil pemerintah pusat di daerah selain sebagai pejabat politik yang dipilih langsung rakyat di daerah setempat. Di sisi lain, untuk pemilihan bupati/wali kota tetap dilakukan secara langsung.
Luthfi menyatakan bahwa arus aspirasi yang mendukung sistem pemilihan langsung relatif lebih banyak daripada yang mendukung dikembalikan pada sistem yang lama (ke DPRD). "Setidaknya dari beberapa partai seperti Hanura, PDI-P, Golkar dan partai lainnya sudah melontarkan sikapnya untuk menginginkan tetap dilakukan dengan sistem pemilihan langsung, kendati pernyataan itu baru sebatas personal," katanya.
Setelah draft UU Pemilihan Kepala Daerah itu resmi diajukan pemerintah ke DPR RI, PKS segera menggalang kekuatan dengan partai lain yang memiliki ide serupa.
( Ainur Rohim / CN26 / JBSM )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar