Anton Menjawab 'Fitnah' Amerika

SABTU, 27 AGUSTUS 2011 06:16

GatraNews. Menanggapi berbagai tudingan AS lewat bocoran di situs Wikileaks, Anton mengaku heran ada kawat diplomatik AS yang sumbernya tidak berdasarkan data. Analisisnya juga tidak akurat.

Mengenai penempatan kader PKS pada posisi penting di Kementrian Pertanian, menurut Anton, tuduhan itu tidak berdasar. Sebab dan PNS dilarang menjadi anggota partai. "Kalaupun ada simpatisan, itupun tidak banyak," ujarnya.

Anton juga mempertanyakan kriteria kegagalan, seperti yang dituduhkan pihak AS. Seperti diketahui, pada saat Anton menjabat sebagai Mentan, Indonesia justru mampu mencapai swasembada beras. "Analisa itu mungkin didasarkan kepentingan AS," katanya.

Anton memang pernah berbenturan dengan kepentingan AS saat menjadi Menteri. Boleh jadi, 'perang' antara Anton dengan AS dipicu soal flu burung dan larangan masuknya apel AS ke Indonesia.

Saat itu, Anton tidak setuju dengan sikap AS yang sepertinya menakut-nakuti Indonesia agar agar membeli vaksin flu burung yang mahal dalam jumlah besar. Dia menolak membeli Tamiflu yang harganya mahal. Sedangkan soal larangan apel AS masuk Indonesia, karena apel itu sejatinya bukan dari AS. Lagipula, ada hama yang menempel di apel tersebut.

Mengenai tudingan korupsi, menurut Anton, lebih tidak masuk akal. Pasalnya, impor beras dilakukan oleh Bulog tanpa campur tangan Kementerian Pertanian. Demikian pula tudingan mendapat dana dari Monsanto. Menurutnya, kasus itu meledak jauh sebelum dirinya menjabat Mentan.

Anton mengaku tidak anti Amerika. "Saya anti ketidakadilan dan kezaliman," tegasnya. (HP)

Kubu PAS Sambut Gembira Pernyataan Mahfud MD

Tribun Pekanbaru - Sabtu, 27 Agustus 2011 09:14 WIB

PEKANBARU, TRIBUN - Kubu pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi (PAS) menyambut gembira pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, bahwa pemenang Pemilukada Pekanbaru 18 Mei lalu bisa dilantik jika ditemukan upaya sistematis untuk menjegal pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam waktu 90 hari. 

Mahfud MD menyebut langkah itu sebagai terobosan hukum untuk mengakhiri kebuntuan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di akhir program Genta Demokrasi di Metro TV, bertajuk "Kehendak Riau Satu Setengah", yang ditayangkan Kamis (25/8) malam. 

Lebih Dekat (2): Gubernur Duduk di Kelas Ekonomi, Biasa Saja...

Padang, KlikSumbar 

Menjelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, pria ini nyaris tidak merubah style-nya. Baik saat menjadi aktifis, anggota DPR RI maupun setelah menjadi orang nomor satu di Sumbar.

"Jangan paksa saya merubah style hidup saya, karena bagi saya fasilitas jabatan apa pun adalah sunah, kewenangan justru suatu kewajiban bagi saya," ujar Irwan Prayitno saat berbagi pengalaman hidup dengan jajaran DPD KNP

I Sumbar, Sabtu (23/07) di rumah dinasnya, Jalan Sudirman Padang.

Lebih Dekat (1): Irwan Pernah Marah Dicalonkan Jadi Gubernur

Padang, KlikSumbar 

Mungkin sudah banyak yang tahu kisah pencalonan Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumbar, satu tahun lalu. Saat diminta menjadi calon gubernur, ternyata politisi senior PKS ini sempat marah. Irwan marah karena sebelumnya PKS telah sepakat mengusung Fauzi Bahar-Trinda Farha. Tetapi, pasangan ini kemudian bubar.

Setelah itu terjadi kasak

-kusuk, mencari calon lain untuk dimajukan PKS pada Pilgub Sumbar 2010 waktu itu. Pilihan kader dan petinggi PKS jatuh kepada sosok Irwan Prayitno yang saat itu duduk di DPR RI untuk periode ketiga kalinya.

Wikileaks: Tifatul Berterima Kasih, Diplomasi AS Untungkan PKS

Fitraya Ramadhanny - detikNews


Jakarta - Wikileaks mengungkapkan, hubungan antara PKS dan Pemerintah AS tidak selalu berseberangan seperti pada kasus Mentan Anton Apriyantono. PKS pada 2008 malah punya hubungan mesra dan belajar kampanye politik dari AS.

Kawat diplomatik berkode 08JAKARTA54 tertanggal 9 Januari 2008 yang diungkap Wikileaks mengisahkan pertemuan antara Dubes AS Cameron Hume dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Internasional Taufik Ramlan Wijaya, dan anggota DPR dari FPKS Zulkieflimansyah.

Hidayat Nur Wahid: Idul Fitri Momentum Pemimpin Introspeksi Diri

Jumat, 26 Agustus 2011 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah jangan hanya dijadikan acara seremonial saja untuk saling memaafkan, namun harus dijadikan sebagai momentum para pemimpin untuk introspeksi diri. "Para pemimpin harus memperbaiki dan introspeksi diri, sehingga menjadi pemimpin yang kembali kepada fitrahnya, yakni pemimpin yang amanah yang melayani masyarakat dengan baik," kata Nur Wahid di Jakarta, Jumat.