"Mereka ini kan menggunakan uang negara. Itu uang publik."
Eko Huda S, Mohammad Adam
Sekjen PKS Anis Matta. (VIVAnews/Tri Saputro)
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dievaluasi secara kelembagaan untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitasnya di mata publik.
"Menurut saya sekarang sudah waktunya melakukan evaluasi secara keseluruhan kepada KPK sebagai lembaga publik, harus kita evaluasi secara terus menerus," kata Anis di gedung DPR, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2011.
"Menurut saya sekarang sudah waktunya melakukan evaluasi secara keseluruhan kepada KPK sebagai lembaga publik, harus kita evaluasi secara terus menerus," kata Anis di gedung DPR, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2011.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, saat ini partainya juga tengah melakukan pembahasan terhadap kinerja KPK. "Di PKS, pembahasannya bukan soal percaya KPK atau tidak. Tapi pembahasannya itu yang sangat rasional, yaitu sebagai lembaga publik dia (KPK) pantas dievaluasi," kata Anis.
Evaluasi ini, kata Anis, merupakan langkah yang wajar sebagaimana dilakukan terhadap lembaga lain. "Seperti orang mengkritik DPR. (Presiden) SBY didemo setiap hari aja nggak sensitif kok. Orang bilang bubarkan Banggar, bubarkan DPR, kita juga tidak sensitif kok," kata Anis.
Menurut dia, selama ini seolah KPK kebal terhadap kritik. Masyarakat, lanjut dia, seolah takut memberikan kritik karena aakan dicap sebagai pembela koruptor. "Kan setiap orang yang mengkritik KPK jawabannya selalu corruptor is fight back," kata dia.
"Jawaban KPK selalu begitu dan jawaban para pengamat juga begitu. Itu menyederhanakan masalah. Mereka ini kan menggunakan uang negara. Itu uang publik. Maka pantas dievaluasi mengenai cara kerja."
Menurut dia, evaluasi ini sangat diperlukan untuk menghilangkan stigma miring masyarakat terhadap pengkritik kinerja KPK. "Kita ingin buka dulu wacana evaluasi ini, agar semua orang bisa melakukan evaluasi secara rasional. Itu dulu," kata Anis.
"Ide besarnya adalah kita ingin membuat semua lembaga publik ada di dalam etalase, sehingga bisa kita evaluasi bersama. Kita perlu juga menghilangkan sikap anti kritik seperti itu."
Namun, kata dia, evaluasi terhadap kinerja ini tidak bisa disamakan dengan upaya membela para koruptor. "Pisahkan dulu semangat anti korupsi dengan lembaganya. Lembaga adalah tools, pemberantasan korupsi adalah misinya. Tools ini yang perlu kita evaluasi apakah efektif atau tidak," kata Anis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar