Tribun Pekanbaru - Sabtu, 15 Oktober 2011 12:38 WIB
PELAKSANAAN pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Kampar menuai pujian dari banyak pihak, karena terselenggara dengan lancar, aman, dan tanpa riak berarti hingga penetapan rekapitulasi penghitungan suara kemarin.
Pengamat politik dari Universitas Riau, Adlin mengatakan sukses penyelanggaraan Pemilukada Kampar tidak lepas dari faktor kedewasaan berpolitik masyarakat maupun elite politik. "Apalagi ketiga pasangan calon kepala daerah komit memegang ikrar siap menang dan siap kalah. Bukan siap menang, tapi tidak siap kalah," kata Adlin saat diwawancarai Tribun.
Menurut dia, faktor utama tetaplah kedewasaan berpolitik di tingkat elite dalam menciptakan Pemilukada yang jujur dan adil. Pasalnya, para elite ini punya kekuatan untuk menggerakkan massa. Akan sia-saja saja partisipasi publik jika para elite tidak dewasa dalam berpolitik, khususnya dalam menyikapi kekalahan.
Adlin membandingkan dengan daerah tetangga Kampar, yakni Pekanbaru. Masyarakat di ibu kota Provinsi Riau ini diyakini memiliki kesadaran dan kedewasaan berpolitik yang tinggi. Tapi di tingkat elite justru tidak begitu. Para elite sibuk bermanuver, menciptakan konflik, yang berujung pada kejenuhan di masyarakat.
Seperti diketahui, Pemilukada Kota Pekanbaru belum tuntas hingga kini. Hasil pencoblosan 18 Mei 2011 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai ada pelanggaran terstruktur dan massif untuk memenangkan pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi.
Saat pucuk pimpinan di Pemerintah Kota Pekanbaru berganti, hal serupa terulang. Instruksi MK untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dalam 90 hari tidak dipatuhi dengan berbagai alasan. Pekan lalu, hakim panel MK menyatakan ada konspirasi pemohon (pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk), Penjabat Wali Kota Pekanbaru Syamsurizal dan KPU Pekanbaru untuk menunda PSU. Meski demikian, MK masih memberi kesempatan 90 hari lagi untuk menggelar pemungutan suara ulang.
Terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pemilukada Kampar, Adlin mengatakan hal itu juga bentuk kesadaran berpolitik masyarakat.
"Keputusan memilih dan tidak memilih sepenuhnya merupakan hal politik masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih nantinya menjadi ukuran legitimasi politik pemenang Pemilukada," kata dia. (ema)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar